BERSWARANEWS.id PURWOKERTO – Penonaktifan 130.000 peserta BPJS PBI memantik protes di Banyumas. Ratusan warga yang tergabung dalam Murba menggeruduk Pendopo Si Panji, Jumat (9/10/2026), menuntut Bupati mengaktifkan kembali UHC tanpa syarat.
Koordinator aksi Murba, Budi Ari Tartanto, menyebut penonaktifan yang berlaku sejak 1 Oktober itu dilakukan mendadak tanpa pemberitahuan kepada warga terdampak. Ia menilai kebijakan tersebut berisiko memutus akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin yang membutuhkan pengobatan berkelanjutan.
“UHC ini harus diaktifkan kembali tanpa syarat. Karena itu adalah benteng terakhir kehidupan masyarakat yang tidak mampu,” tegas Budi.
Murba menuntut pemulihan UHC tanpa syarat dan pengecualian. Jika tuntutan tak segera ditindaklanjuti, mereka mengancam menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar.
Desakan serupa disuarakan anggota DPRD Banyumas dari Komisi IV, Dukha Ngabdul Wasih dan dr. Henri Christianto, yang hadir mendampingi warga. Dukha menegaskan komitmen komisinya untuk terus memperjuangkan keberlanjutan UHC, program yang menurutnya sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia mengingatkan, hilangnya perlindungan kesehatan dapat memperberat beban ekonomi keluarga miskin. Kondisi itu berisiko menghidupkan kembali istilah *sadikin*—sakit sedikit jatuh miskin—ketika warga harus berutang atau meminta bantuan demi memperoleh pengobatan.
Dalam aksi tersebut, sejumlah tokoh, termasuk Ananto Widagdo dan Surya Esa, turut berorasi. Mereka mendesak pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan dan memastikan warga yang membutuhkan tidak kehilangan akses layanan kesehatan.
Perwakilan massa akhirnya diterima sejumlah pejabat Pemkab Banyumas, yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nungky Harry Rachmat, Kepala Bapperida Dedy Noerhasan, serta Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Agus Anggraito.
Namun, tuntutan utama Murba tetap jelas: mengaktifkan kembali UHC tanpa syarat. Di tengah polemik penonaktifan puluhan ribu peserta PBI, kepastian tindak lanjut pemerintah daerah menjadi penentu bagi warga yang menggantungkan akses pengobatannya pada skema tersebut. (Widhi)
Tinggalkan Balasan